HALAL INDUSTRIAL PARK SIDOARJO MENDAPATKAN PERSETUJUAN KEK INDUSTRI HALAL
Jakarta, 24 September 2024. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui usulan pembentukan 6 (enam) KEK baru dan perluasan KEK Nongsa di Batam.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan total target nilai investasi hingga Rp1.089,84 triliun, pengembangan KEK ini diharapkan mampu menciptakan lebih dari 14 juta lapangan kerja.
“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Dewan Nasional KEK, Selasa (24/09)
Adapun 7 KEK yang diusulkan, pertama KEK Industri Halal Sidoarjo, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, diharapkan menjadi pusat unggulan bagi industri halal di Indonesia. Dengan luas lahan mencapai 796,65 hektar, kawasan ini dirancang untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur yang berfokus pada produk halal. Memiliki luas lahan sebesar 796,65 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 97,8 Triliun pada 2054 dan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang. KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rencana kegiatan usaha nya yaitu produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi.
Dampak Signifikan
Dengan adanya tujuh KEK ini, pemerintah optimis bahwa pengembangan kawasan tersebut akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, serta pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.
Kebijakan ini menjadi sinyal positif bagi investor global yang ingin berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis di Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi para investor di kawasan KEK.
Sidang Dewan Nasional ini dihadiri oleh Plt Gubernur Jawa Barat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. (rf/bw)
Sumber : https://kek.go.id/